Jakarta-(26/07) Kalapas Narkotika Jakarta (Fonika Affandi) beserta Jajaran mengikuti acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan Kemenkumham RI Tahun 2023) secara virtual.
Dari hasil pemeriksaan ini, Kemenkumham RI berhasil kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke – 15 Kalinya. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya, bersama dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Tonny Nainggolan, dan Kepala Divisi Keimigrasian, Wahyu Eka Putra serta jajaran Kepala UPT mengikuti kegiatan ini secara virtual dari Aula Kantor Wilayah.
LHP BPK RI diserahkan langsung oleh Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I BPK, Nyoman Adhi Suryadanyana, kepada Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly didampingi Sekretaris Jenderal, Andhap Budhi Revianto serta Inspektur Jenderal, Reynhard Silitonga di Graha Pengayoman. Dalam sambutannya, Yasonna menyampaikan rasa terima kasih kepada BPK RI atas bimbingan dan pengawasan yang dilakukan dalam pemeriksaan laporan keuangan di Kemenkumham. Ia menekankan bahwa pemeriksaan BPK RI memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik, efisien, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Nyoman Adhi Suryadanyana, sebagai Pimpinan Pemeriksa Keuangan BPK, menyampaikan apresiasinya kepada Kemenkumham yang telah menunjukkan komitmen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara dengan penuh tanggung jawab, akuntabel, dan transparan. Selanjutnya Ia mengajak untuk membuat Indonesia menjadi tujuan negara investasi. “Kedepan Pemerintah akan tingkatkan akselerasi target kinerja khususnya dalam pengelolaan keuangan demi mewujudkan Good Governance dan Clean Governance,” Ujar Nyoman Adhi.
Terakhir, Menkumham mengajak seluruh jajaran Kemenkumham untuk jangan berpuas diri dan tingkatkan kecermatan pengelolaan keuangan serta pelayanan kepada masyarakat.
