Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Barat di Padang menjadi saksi kegiatan rapat koordinasi yang menandai langkah signifikan Lapas Bukittinggi. Dalam acara yang digelar untuk membahas upaya peningkatan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), Lapas Bukittinggi diakui sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang responsif.
Rapat koordinasi tersebut mengusung tema utama pembentukan Pos Pengaduan HAM. Lapas Bukittinggi, bersama dengan lima UPT lainnya di Sumatera Barat, terlibat aktif dalam proses pembentukan ini. Keterlibatan mereka tidak hanya terbatas pada tahap implementasi, tetapi juga dalam memberikan masukan dan solusi konkret untuk memastikan keberhasilan pos pengaduan tersebut.
Penghargaan yang diberikan kepada Lapas Bukittinggi bukanlah tanpa alasan. Keaktifan mereka dalam mengimplementasikan standar-standar HAM, serta komitmennya dalam memastikan akses terhadap pengaduan-pengaduan terkait HAM, menjadi pijakan utama pemberian penghargaan ini.
Kepala Lapas Bukittinggi, Bapak Herdianto, mengungkapkan rasa bangganya atas penghargaan yang diterima. Ia menegaskan bahwa Lapas Bukittinggi akan terus berupaya menjadi contoh dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM di lingkungannya.
Penghargaan ini tidak hanya menjadi pujian semata, tetapi juga menjadi tantangan bagi Lapas Bukittinggi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan HAM bagi para narapidana dan warga binaannya. Dengan semangat yang sama, Lapas Bukittinggi bersama dengan UPT lainnya di Sumatera Barat berkomitmen untuk menjaga integritas dan responsivitas dalam menjalankan tugasnya.
